Salah Langkah Jokowi Pilih Menteri dan Desakan Putus Oligarki
Salah Langkah Jokowi Pilih Menteri dan Desakan Putus Oligarki ,Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap salah langkah dalam pemilihan menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Salah satunya dengan mengangkat kembali Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly.
Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan langkah tersebut semakin memperkecil kemungkinan penerbitan Perppu KPK.
Dia mengatakan seharusnya Yasonna tidak dipilih kembali menjadi menkumham.
“Kalau dilihat riwayatnya dialah (Yasonna) sebenarnya yang paling menjebak presiden, yang menjebak presiden itu Menkumham.
Sampai presiden menandatangani Revisi UU KPK,” kata Abdul di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/10).
Situs BandarQ Online Paling Jelas
Poker Online Terpercaya | Poker Online Terjelas |Bandar Ceme Online | Bandar Domino Online|
Meski begitu, menurut Abdul, publik tetap harus berpikir positif soal penerbitan Perppu KPK oleh Jokowi.
Sebab Abdul berharap, Mahfud MD yang mengisi jabatan Menko Polhukam bisa mendorong presiden mengeluarkan Perppu.
“Saya kira kita serahkanlah dengan strateginya diam-diam dia menghasilkan gitu ya.
Saya percaya Pak Mahfud punya komitmen yang sama ketika dia masih di luar [pemerintahan],” kata Abdul.
Dalam kesempatan itu, Abdul juga berharap presiden akan mengeluarkan Perppu sebelum akhir 2019 ini.
Menurutnya, jika Perppu KPK tak kunjung diterbitkan hingga akhir tahun ini, maka dipastikan Jokowi sama sekali tak akan mengeluarkannya.
Jelascasino Agen Judi Online Casino Slot Bola Togel Terpercaya
Agen Judi Bola Terjelas | Agen Judi Bola Terpercaya | Agen Casino Terpercaya | Agen Bola Teraman |
Dia berpendapat, jika Jokowi tetap teguh tak ingin memgeluarkan Perppu, maka akan ada konsekuensi politik yang akan dia tanggung sepanjang hidup.
Yaitu, ingatan sejarah di masa pemerintahan Jokowi, KPK dilemahkan.
“Kegiatan proyek [pembangunan] fisik, sekarang banyaknya seperti apa? Siapa yang mengawasi? omong kosong kalau misalnya tidak ada korupsi.
Belum ketahuan saja,” kata Abdul.
Di lokasi terpisah Koalisi Masyarakat Sipil memaksa Presiden Jokowi memutus lingkaran setan oligarki politik di Indonesia.
Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Mufti Makarim menyebutkan Jokowi harus mengkaji ulang elite yang tidak memihak pada kepentingan publik.
SITUS BANDAR AGEN BANDARQ CEME POKER DOMINOQQ CAPSA RAJAQ ONLINE TERPERCAYA DI INDONESIA
Poker Online Terpercaya | Poker Online Terjelas | Ceme Keliling | Bandar Ceme Online
“Kami menyerukan pemerintah Joko Widodo untuk memutus lingkaran setan oligarki politik di Indonesia,” ujar Mufti dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (30/10).
Mufti menuturkan elite dan oligarki politik di era pemerintahan Jokowi telah merenggut hak warga negara dalam melakukan koreksi terhadap kepemimpinan politik penguasa.
Ia berkata pembagian jatah kursi kabinet dan kursi pimpinan legislatif adalah gambaran terbaik dari proses oligarki.
Mufti berkata kemenangan Jokowi pada Pilpres 2019 mensyaratkan hutang politik yang besar.
Hutang itu, lanjut dia, harus segera dibayar melalui proyek-proyek strategis, pengesahan undang-undang yang pro industri dan investasi, serta berbagai insentif lainnya.
Sementara Jokowi dinilai terjebak di antara elite politik dan korporasi.
Dia berkata membuat konflik agraria, penggusuran, dan perusakan lingkungan pada periode pertama dapat terulang kembali.
“Demikian juga pengerdilan ruang kebebasan sipil berpotensi terus terjadi dalam skala dan frekuensi yang berlipat ganda,” ujarnya.
ASIAIDR SITUS JUDI SLOT, CASINO DAN BOLA TERPERCAYA
Togel Online Terpercaya | Casino Online | Bandar Judi Online |Situs Judi Bola
Share Liputan46 Ke Sosmed Anda.