Menurut JK KPU Transparan Masyarakat Akan Trima Hasil Pemilu
Menurut JK KPU Transparan Masyarakat Akan Trima Hasil Pemilu liputan46 – Wakil Presiden Jusuf Kalla mendorong Komisi Pemilihan Umum alias KPU bekerja dengan jujur dan transparan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. Menurut JK, masyarakat akan tenang dan dapat menerima hasil pesta demokrasi lima tahunan itu jika KPU melaksanakan tugas dengan baik.
JK melakukan pertemuan tertutup dengan sejumlah pemimpin organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam dan tokoh masyarakat di kediamannya. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas permasalahan terkait Pemilu 2019. Ia juga mendorong Ormas Islam ikut ambil peran guna meredam ketegangan setelah Pemilu 2019. Meskipun demikian, JK menyadari Ormas tak memiliki kewenangan lebih terkait gelaran pemilu.
Menurut JK, yang memiliki kewenangan untuk meredam tensi setelah pencoblosan adalah KPU, pemerintah, dan masing-masing calon kandidat, baik pilpres maupun pileg. Menurut JK, penghitungan suara yang dilakukan KPU sudah transparan. Wakil Presiden yang mendampingi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono selama satu periode itu menyebut saat ini masyarakat dapat melihat penghitungan KPU secara online.
Menurut JK KPU Transparan Masyarakat Akan Trima Hasil Pemilu
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshidqie meminta agar semua pihak menempuh jalur hukum jika menemukan pelanggaran dalam Pemilu 2019. Jimly menyebut sesudah reformasi pemerintah sudah membuat mekanisme secara konstitusi.
Jimly menjelaskan perselisihan dalam proses pemilu dapat dibawa ke Badan Pengawasan Pemilu alais Bawaslu. Kemudian yang terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dibawa ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
Selanjutnya, tutur Jimly, jika ditemukan masalah dalam hasil pemungutan suara maka dapat dibawa ke MK. Jimly mengatakan sudah memberikan saran kepada calon presiden nomor 02 Prabowo Subianto secara langsung usai Salat Jumat di Masjid Agung Al-Azhar, Jumat pekan lalu. Jimly mengaku tak sengaja bertemu dengan Prabowo ketika itu.
Menurut Jimly, dirinya meminta Prabowo dan tim kampanye agar menempuh jalur hukum bila menemukan kecurangan dalam pemilu. Sebelumnya Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin menyebut penutupan situs pemantau jurdil2019.org atau Jurdil 2019 dilakukan lantaran terdapat indikasi tidak netral karena menampilkan foto dan logo salah satu paslon Pilpres 2019.
Bandar66 Terpercaya | Poker Online |BandarQ Terpercaya | DominoQQ Online