KPK Gelar 87 Kali OTT Selama 4 Tahun

KPK Gelar 87 Kali OTT Selama 4 Tahun

KPK Gelar 87 Kali OTT Selama 4 Tahun

Liputan46.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan hasil kerjanya selama empat tahun ini.
Selama kepemimpinan Agus Rahardjo cs, KPK melakukan 87 kali operasi tangkap tangan (OTT).
“Kegiatan tangkap tangan selama empat tahun ini, KPK telah melakukan 87 operasi tangkap tangan (OTT) dengan total tersangka awal setelah OTT adalah 327 orang,”
tutur Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam Konferensi Pers Kinerja KPK 2016-2019, Jakarta Selatan.

Menurut dia, OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak pernah berhenti pada perkara pokok.
Pada perjalanan penyidikan, lembaga antirasuah selalu mendapatkan petunjuk ke dugaan perkara lain.
“Salah satu contohnya adalah OTT dalam perkara usulan dana perimbangan keuangan daerah.
Komisi Pemberantasan Korupsi kemudian menetapkan dua kepala daerah dan satu anggota DPR yang diduga terlibat dalam pengurusan dana perimbangan dalam APBN-P 2017 dan APBN 2018,” jelas dia.

Situs BandarQ Online Paling Jelas

Bandar Ceme Online | Capsa Susun |BandarQ Online | Sakong Online| Domino Qiu Qiu

Kasus lainnya adalah OTT perkara suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi yang menjerat Gubernur Jambi Zumi Zola hingga 11 anggota DPRD provinsi tersebut.
Kemudian pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) dalam perkara KONI.
Selain menguak dana korupsi yang mencapai Rp 7,4 miliar,
KPK mengungkap keterlibatan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.
“Sifat suap yang tertutup, pelaku memiliki kekuasaan dan alat bukti yang cenderung sulit didapatkan membuat praktek suap akan lebih dapat dibongkar melalui metode OTT,” kata Saut di Gedung KPK.

Baginya, jelas operasi tangkap tangan (OTT) dapat membongkar adanya persekongkolan tertutup yang hampir tidak mungkin diungkap lewat metode penegakan hukum konvensional.
Sebab itu, OTT diyakini selalu bisa menjadi sumber petunjuk dalam mengungkap berbagai kasus yang hingga kini selalu terbukti di pengadilan.
“Vonis pengadilan dan kekuatan hukum tetap untuk koruptor bukan tanda berakhirnya tugas Komisi Pemberantasan Korupsi.
Selain eksekusi, KPK harus melacak aset koruptor yang bersembunyi.
Semua aset harus kembali ke kas negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” Saut menandaskan.

Jelascasino Agen Judi Online Casino Slot Bola Togel Terpercaya

Agen Casino Terpercaya | Judi Casino Terpercaya | Baccarat Online | Agen Judi Slots Terjelas | Syair Sydney

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *