Perindo Minta Bawaslu Selidiki Tuntas Isu Politik Uang di Papua Barat
Liputan46.com – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perindo Papua Barat melaporkan beberapa kecurangan Pemilihan umum (Pemilu) pada 17 April 2019.
Hal ini berkaitan dengan adanya dugaan Isu politik uang (Money Politic) yang dilakukan oknum caleg DPR RI Papua Barat dalam sebuah video.
Ketua DPW Perindo Marinus Bonepai menilai terjadi banyak kecurangan di Papua Barat.
Dia mengatakan, pelanggaran tersebut bukan dilakukan partai yang mengusung caleg, tapi adanya oknum-oknum yang terlibat.
Kecurangan pemilu ini bukan dilakukan partai, tapi oleh oknum-oknum yang ada di parpol.
Mereka melakukan pelanggaran pemilu money politic pada 17 April lalu,” ujar Marinus di Jakarta, Jumat (26/4/2019)
Dia pun telah meminta ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengusut dan menindak cepat politik uang tersebut.
Hal ini agar demokrasi bekerja dengan sehat di Papua Barat.
Kami lihat banyak sekali caleg-caleg ini tidak kampanye tapi banyak suara. Ini bukti money politic. Ini yang harus dipertanyakan,” katanya.
Kan aneh, yang bersangkutan belum kampanye tapi suaranya membludak di TPS,” ucap Marinus.
Perindo Minta Bawaslu Selidiki Tuntas Isu Politik Uang di Papua Barat
Dia mengaku, sebagian partai politik di Raja Ampat sudah mengadu di Bawaslu.
Apalagi, bukti-bukti para pelapor pun kuat dengan adanya video yang didapat. Namun, hingga saat ini masih belum diproses juga.
Padahal kami ingin demokrasi ini bersih apalagi terkait pemilu,” tuturnya.
Sebelumnya, Seorang pemerhati hukum di Kabupaten Merauke yang juga dosen Universitas Negeri Musamus (Unmus), Burhanudin Zein, mensinyalir adanya politik uang saat pileg maupun pilpres pada 17 April 2019 lalu.
Kepada Jubi, Minggu (21/4/2019), Zein mengatakan khusus pada pemilu legislatif, ada sejumlah oknum caleg maupun tim suksesnya, melakukan transaksi jual beli suara.
Saya berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Merauke sebagai penyelenggara pemilu mengambil langkah tegas penyelesaian,” ungkapnya.
Dia juga mengungkapkan kegelisahannya pasca pemilu legislatif.
Intinya ada sejumlah persoalan krusial terjadi. Sehingga masyarakat yang mempunyai hak pilih, tak bisa menyalurkan pilihan politiknya di bilik suara,” ujarnya.
Anggota Bawaslu Merauke, B. Tukidjo, beberapa waktu lalu mengatakan sejauh ini belum ada laporan yang diterima berkaitan dengan adanya politik uang yang dilakukan para caleg maupun tim suksesnya.
Kami akan membentuk tim khusus untuk ikut melakukan pemantauan di lapangan ketika ada laporan masyarakat.
Jika ditemukan, tentunya akan diproses sesuai aturan yang berlaku,” katanya.
Dalam benak saya, apakah masih ada caleg orang Marind yang bisa lolos menjadi anggota DPRD Merauke atau tidak,” katanya.
Ada lagi warga yang tinggal di salah satu kelurahan, akan tetapi namanya keluar atau tercantum dalam DPT di kelurahan lain.
Bahkan ada juga tak mendapatkan undangan mencoblos. Juga ada yang pindah tempat tinggal, tetapi tak mengurus formulir pindah memilih,” tegasnya.
AGEN DOMINO | AGEN POKER | BANDAR DOMINO | QIUQIU