tim hukum

Pemerintah bentuk Tim Hukum Pemantau Ucapan dan Pemikiran Tokoh

Dalam Negri Liputan46 Peristiwa

Pemerintah bentuk Tim Hukum Pemantau Ucapan dan Pemikiran Tokoh

Pemerintah bentuk Tim Hukum Pemantau Ucapan dan Pemikiran Tokoh liputa46 – Gejolak politik dalam negeri sebelum dan sesudah Pemilihan Presiden 17 April 2019, mendorong pemerintah untuk membentuk Tim Hukum Nasional yang bertugas mengkaji ucapan dan pemikiran para tokoh. Lalu, bagaimana bentuk tim ini untuk kedepannya nanti.?

Pakar Hukum Universitas Padjajaran Romli Atmasasmita mengungkapkan, nantinya terdapat 15 ahli hukum yang tergabung dalam Tim Hukum Nasional tersebut.

“Kayak penasihat, nanti didengarkan 15 orang ini, dibahas apakah bisa memenuhi unsur pidana atau tidak,” kata Romli saat berbincang dengan Liputan6.com, Rabu (8/5/2019).

Pemerintah bentuk Tim Hukum Pemantau Ucapan dan Pemikiran Tokoh

Tim tersebut nantinya bertugas menelaah dari berbagai macam aspek hukum ucapan tokoh sebelum masuk ke ranah hukum.

“Kalau nanti ada pelanggaran hukum, pidana maka nanti diserahkan ke polisi dan jaksa,” beber Romli.

Menurut Romli, polisi dan jaksa nantinya berada dalam satu atap. Polisi berperan mengumpulkan fakta-fakta hukum sebelum jatuh ke penuntutan. Selain polisi dan jaksa, turut serta perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM.

Romli menjamin tim khusus ini tidak akan beririsan dengan fungsi-fungsi yang ada di kepolisian. Justru, kata dia, tim ini untuk menghindari kecurigaan masyarakat bilamana ditangani oleh aparat negara.

“Supaya tidak ada kecurigaan terhadap aparat negara,” ujar Romli.

Terkait kekhawatiran bahwa tim tersebut mengancam demokrasi dengan membatasi hak berpendapat orang lain, Romli tegas membantahnya.

“Enggak ada urusannya, justru ini hukum di kedepan kan,” ujar Romli.

Menurut Romli pemerintah sudah diselesaikan dalam merealisasikan tim khusus tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto menyebut sejumlah nama untuk masuk ke dalam tim bantuan hukum nasional.Salah satu nama yang ditunjuk untuk masuk tim yakni Mahfud MD.

“Sudah ada, tunggu saja. Di antaranya ada Prof Romli, Prof Muladi ada, kemudian ada yang dari Unpad, ada dari UI juga ada. Anda kenal semua kok. Nanti mudah-mudahan Prof Mahmud MD masuk di dalamnya,” kata Wiranto di kantornya, Jakarta, Selasa (7/5/2019).

Pemerintah bentuk Tim Hukum Pemantau Ucapan dan Pemikiran Tokoh

Wiranto menyebutkan nama-nama itu tidak menurut afiliasi partai ataupun pilihan politik. Akan tetapi berdasarkan keahliannya masing-masing.

Tim Hukum Pemantau Ucapan dan Pemikiran Tokoh
Tim Hukum Pemantau Ucapan dan Pemikiran Tokoh

“Tapi pakar-pakar hukum yang kita ambil. Kita bisa melihat dari kepakarannya, dari posisinya sebagai ahli hukum,” ucapnya.

Selain itu, Wiranto berakata tim mana yang akan dibentuk bukan untuk mengganti lembaga yang telah ada. Tetapi, untuk bisa membantu tim bantuan hukum internal Kemenko Polhukam.

“Ini bukan mengganti lembaga hukum yang lain, bukan. Tapi hanya satu tim yang dapat membantu para pakar ahli hukum untuk dapat membantu kantor Kemenko Polhukam, untuk meneliti dan mendefinisikan kegiatan-kegiatan yang sudah benar-benar nyata melanggar hukum,” jelasnya.

AGEN CAPSA | BANDARQ ONLINE |BANDAR SAKONG | AGEN POKER

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *