Apa Tujuan Utama Dari Anggota DPR untuk Pergunakan Hak Angket

Hak Angket

Apa Tujuan Utama Dari Anggota DPR untuk Pergunakan Hak Angket

liputan46.com Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Katolik yaitu Parahyangan Asep Warlan Yusuf mempertanyakan akan hak angket yang dipakai oleh Dewan Perwakilan Rakyat/DPR terhadap kubu Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK. Ia menganggap para anggota DPR tak paham soal penggunaan hak angket.

“Apakah paham anggota DPR yang ingingkan penggunaan hak angket ini?” kata Asep saat dihubungi, Sabtu lalu. Asep menilai, DPR telah melakukan penyalahgunaan instrumen kenegaraan. Sebab, hak angket tidak ditujukan untuk menyelediki proses penegakan hukum.

Dalam pasal 79 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD MD3, disebutkan hak angket bertujuan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

“Jelas itu definisi hak angket. Nah, ketika ini digunakan hanya untuk sekedar meminta penjelasan terhadap penegakan hukum, maka tidak sesuai dengan kualifikasi penggunaan hak angket dalam UU MD3,” ucap Asep. Hal senada disampaikan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Ia mengatakan, KPK adalah lembaga nonpemerintah yang tidak bisa ditujukan hak angket.

“Mnrt Pnjlsan Psl 79 ayat 3 MD yg bs diangket oleh DPR adl Pemerintah & lembaga pemerintah nonkementerian. KPK bkn Pemerintah,” kata Mahfud dalam akun twitternya. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK yaitu Laode Muhammad Syarif memastikan bahwa KPK tidak akan menindaklanjuti hak angket yang telah diajukan DPR tersebut.

Menurut Syarif, permintaan anggota DPR melalui hak angket itu dapat menghambat proses hukum. “Rekaman dan BAP berita acara akan pemeriksaan hanya dapat diperlihatkan di pengadilan saja,” ujar Syarif pada saat dikonfirmasi, Jumat. Menurut Syarif, jika bukti-bukti termasuk rekaman penyidikan dibuka, hal itu berisiko menghambat proses hukum dan dapat berdampak pada penanganan kasus korupsi proyek e-KTP.

“Segala upaya yang dapat menghambat penanganan kasus korupsi, termasuk e-KTP dan kasus keterangan tidak benar di pengadilan tentu saja akan ditolak KPK,” kata Syarif. Usulan hak angket dimulai dari protes yang dilayangkan sejumlah anggota Komisi III kepada KPK terkait persidangan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam persidangan, penyidik KPK yaitu Novel Baswedan yang telah dikonfrontasi dengan politisi Hanura yaitu Miryam S Haryani, mengatakan bahwa Miryam ditekan oleh sejumlah anggota Komisi III DPR, agar tidak mengungkap kasus korupsi dalam pengadaan e-KTP tersebut.

Menurut Novel, hal itu diceritakan Miryam saat diperiksa di Gedung KPK. Para anggota DPR yang namanya disebut langsung bereaksi. Penggunaan hak angket kemudian muncul. Komisi III pun mendesak kubu KPK membuka bukti rekaman pemeriksaan terhadap Miryam, yang kini tengaha menjadi tersangka pemberian keterangan palsu dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP. DPR kemudian menyetujui penggunaan hak angket tersebut.

Comments

comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *