Edaran Baru Pecat 2.357 PNS Koruptor Sudah Di resmikan Mendagri

Edaran Baru Pecat 2.357 PNS Koruptor Sudah Di resmikan Mendagri

Edaran Baru Pecat 2.357 PNS Koruptor Sudah Di resmikan Mendagri

Liputan46 – Kementerian Dalam Negeri (‎Kemendagri) mengumumkan surat edaran baru yang berisikan pemecatan untuk para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbukti menjalankan tindak pidana korupsi (tipikor). Surat tersebut dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Mendagri Tjahjo Kumolo pada tanggal 10 September 2018 yang ditujukan untuk seluruh Bupati dan Wali Kota yang ada di seluruh Indonesia dengan nomor surat edaran 180/6867/SJ.

Dalam surat edaran yang ada itu, tertulis bahwa tindak pidana korupsi adalah extra ordinary crime, dengan demikian korupsi merupakan kejahatan yang pemberantasannya harus dijalankan secara luar biasa dan sanksi yang tegas bagi yang melakukan khususnya dalam hal ini Apartur Sipil Negara, untuk menyerahkan efek jera.

Kemudian, poin kedua surat tersebut bertuliskan memberhentikan dengan tidak hormat Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi dan telah mendapatkan putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap/inkracht sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, dengan diberlakukannya surat edaran itu, maka surat edaran lama nomor 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober 2012 dihapus dan dinyatakan tidak berlaku. Demikian surat edaran yang dikaluarkan oleh Kemendagri.

Menanggapi terbitnya surat edaran baru yang ada itu. KPK memberikan apresiasi kepada Kemendagri. KPK berharap surat edaran dari Kemendagri tersebut dapat dijalankan oleh para kepala daerah yakni dengan memecat 2.357 PNS yang terbukti korupsi. Kami apresiasi penerbitan SE Mendagri tersebut yang kita tahu secara paralel seharusnya dipatuhi oleh para kepala daerah selaku PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian),” Ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkatnya, saat dihubungi. Kamis (13/9/2018).

‎Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) sendiri sudah berhasil memblokir 2.357 PNS koruptor yang masih aktif. Namun, 2357 PNS koruptor tersebut belum dipecat dan‎ masih mendapatkan gaji dari negara. Pemecatan terhadap PNS koruptor sendiri adalah tanggung jawab kementerian atau kepala daerah masing-masing dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).‎ Hal itu, untuk menghilangkan kerugian negara yang lebih besar.

Dari data BKN yang didapatkan oleh KPK, ada 14 daerah yang mencetak banyak PNS korupsi. 14 daerah tersebut yakni, Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Palembang, Surabaya, Makassar, Medan , Pekanbaru, Banda Aceh‎, Banjarmasin, Jayapura, Denpasar, Manado, dan Manokwari. BKN sendiri mengatakan dari 14 daerah tersebut, total ada 2357 PNS yang terlibat korupsi dan masih saja aktif.‎ Sedangkan PNS yang sudah dipecat atau diberhentikan secara tidak hormat hanya mencakup 317 orang.

Edaran Baru Pecat 2.357 PNS Koruptor Sudah Di resmikan Mendagri

BANDARQ | DOMINO QQ ONLINE  | BANDARQ TERPERCAYA | SAKONG ONLINE | AGEN QQ

Comments

comments

21 thoughts on “Edaran Baru Pecat 2.357 PNS Koruptor Sudah Di resmikan Mendagri

  1. Like!! I blog frequently and I really thank you for your content. The article has truly peaked my interest.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *