#2019PrabowoPresiden Belum Terdaftar Resmi di Kemenkumham

1

#2019PrabowoPresiden Belum Terdaftar Resmi di Kemenkumham

Liputan46 – Yasonna H. Laoly selaku Menteri Hukum dan HAM membantah bahwa tanda pagar atau hashtag #2019PrabowoPresiden sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM.

Yasonna pada keterangan tertulisnya menyatakan bahwa pihaknya menegaskan jika #2019PrabowoPresiden tidak benar sudah terdaftar di Kemenkumham. Itu penyiasatan, ia dapat mengatakan itu penyiasatan, ucap Yasonna menuturkan isi pasal 59 ayat 1 UU Nomor 16 tahun 2017 mengenai Penetapan atas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 melarang secara tegas nama instansi pemerintah digunakan menjadi nama perkumpulan.

Karena di dalam sistem AHU online di Kemenkumham jika ada yang memohon nama perkumpulan menggunakan nama Presiden, tentunya sistem online AHU Kemenkumham segera menolaknya. Sistim daring AHU akan menolaknya.

Tetapi menurut Yasonna, notaris yang sudah mendaftarkan perkumpulan tersebut agak nakal. Ia menyiasati dengan menggunakan redaksional presiden. Kata presiden pada #2019PrabowoPresiden dibuat terpisah dengan menggunakn spasi, dimana yang terdaftar yakni #2019PrabowoPresi (spasi) den, maka yang terdaftar #2019PrabowoPresi Den bukan #2019PrabowoPresiden.

Karena itulah ia menegaskan, jika ada #2019PrabowoPresiden (tanpa spasi) hal tersebut adalah sebuah penyiasatan dan melanggar undang undang. Sufmi Dasco Ahmad selaku Inisiator gerakan #2019PrabowoPresiden sebelumnya menyatakan gerakan tersebut sudah mempunyai badan hukum dan disahkan oleh Kemenkumham.

Aksi #2019PrabowoPresiden resmi terdaftar menjadi perkumpulan di Kementerian Hukum dan HAM. Gerakan itupun sudah disahkan pendiriannya dan mempunyai badan hukum berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0010834.AH.01.07 tahun 2018.

Kemenkumham telah memberikan pengesahan badan hukum Perkumpulan Tagar2019PrabowoPresiden yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Pengesahan diberikan sesuai atas salinan Akta Nomor 1 tanggal 3 September 2018 yang dikeluarkan oleh Ilwa di Kota Tangerang Selatan.

Keputusan dari Menkumham telah ditetapkan di Jakarta tanggal 3 September 2018 yang ditandatangani Cahyo Rahadian Muzhar selaku Plt Dirjen Admninistrasi Hukum Umum atas nama Menkumham Yasonna Laoly. Keputusan tersebut sudah berlaku sejak tanggal ditetapkan, diambil melalui salah satu kalimat dalam salinan Keputusan.

AGEN CAPSA | BANDARQ ONLINE | BANDAR Q | BANDAR SAKONG

Comments

comments

2 thoughts on “#2019PrabowoPresiden Belum Terdaftar Resmi di Kemenkumham

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *