Golkar Tak Ikut Campur Soal Ajuan Justice Collaborator Setnov

Golkar Tak Ikut Campur Soal Ajuan Justice Collaborator Setnov

Golkar Tak Ikut Campur Soal Ajuan Justice Collaborator Setnov

Liputan46 –  Partai Golkar menyatakan bahwa tidak akan mencampuri terhadap adanya rencana dari mantan Ketua DPR sekaligus mantan dari Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dimana telah mengajukan diri untuk justice collaborator atas kasus dugaan korupsi mega proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal Partai Golkar menegaskan bahwa partainya akan mempersilakan bila nantinya Novanto akan menjadi pihak yang membantu KPK dalam mengungkap kasus korupsi tersebut.

Ia mengatakan bahwa semuanya merupakan hak dari Novanto, lantas pihaknya tidak akan membicarakan permasalahan tersebut. Seluruhnya akan diserahkan kepada Novanto yang selama ini telah dinyatakan sebagai tersangka dan telah memasuki sejumlah persidangan. Apalagi, Golkar mempunyai sebuah prinsip dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi untuk dapat dilakukan secara komprehensif. Hal tersebut pula yang dijadikan sebagai slogan Golkar Bersih di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto.

Jika pada kerangka tersebut maka menurutnya tidak bermasalah apapun. Idrus pun tidak khawatir bila nantinya Novanto akan membeberkan sejumlah nama lain di Golkar yang tersangkut pada kasus dugaan korupsi mega proyek e-KTP, namun harus berdasarkan bukti serta fakta hukum yang ada.

Pihaknya dari awal menyatakan jika akan mendorong proses hukum yang dilakukan oleh KPK agar dapat didasarkan oleh sejumlah fakta hukum yang ada serta orientasi merupakan keadilan, dan tentunya akan menghormati semua cara yang dilakukan oleh KPK.

Sebelumnya, diketahui jika Firman Wijaya selaku kuasa hukum Setya Novanto menuturkan bahwa selain ingin mengungkap nama besar yang terlibat pada kasus korupsi mega proyek e-KTP, pengajuan justice collaborator kliennya pun akan terkait dengan sejumlah nama yang hilang pada surat dakwaan.

Diajukannya JC Novanto semata-mata dalam sebuah kepentingan keadilan kliennya pada kasus korupsi yang ditaksir sudah merugikan negara sampai Rp2,3 triliun. Tim kuasa hukum Setnov mulai dari awal sidang telah mempermasalahkan hilangnya sejumlah nama dari penikmat uang mega proyek e-KTP, di antaranya adalah nama dari Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah, Olly Dondokambey selaku Gubernur Sulawesi Utara dan Yasonna H Laoly selaku Menteri Hukum dan HAM.

BANDAR Q | BANDAR SAKONG | DOMINOQQ

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *