BI Melarang Seluruh Warga Memperjual Belikan Bitcoin

BI Melarang Seluruh Warga Memperjual Belikan Bitcoin

BI Melarang Seluruh Warga Memperjual Belikan Bitcoin

Liputan46 –  Euforia masyarakat atas kehadiran bitcoin terus meningkat, salah satunya di Indonesia. Tetapi Bank Indonesia baru saja membuat sebuah pengumuman jika alat tukar virtual termasuk bitcoin yang sedang menjadi perbincangan dunia tersebut tidak diakui sebagai sebuah alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang No 7 Tahun 2011 mengenai Mata Uang yang menyatakan jika mata uang merupakan uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan semua transaksi yang memiliki tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang mesti dapat dipenuhi menggunakan uang, atau transaksi keuangan yang lain dan dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menggunakan Rupiah.

Melalui siaran pers yang dirilis hari Sabtu lalu itu, BI menyatakan bagaimana alat tukar virtual seperti bitcoin cukup berisiko tinggi pada aksi pencucian uang atau pendanaan terorisme. Tidak terdapatnya otoritas yang dapat bertanggung jawab, tidak adanya administrator resmi, tidak adanya underlying asset yang mendasari harga dari virtual currencyserta nilai perdagangan cukup fluktuatif membuatnya rentan pada risiko penggelembungan, ucap Agusman selaku Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI.

Selain itu, BI pun sudah melarang semua penyelenggara jasa dengan menggunakan sistem pembayaran dan penyelenggara teknologi finansial di Indonesia dalam memproses transaksi pembayaran menggunakan alat tukar virtual seperti bitcoin. Lantas, bitcoin tidak dapat lagi dipergunakan.

Pihak penyelenggara sistem pembayaran yang diungkapkan BI termasuk bank yang melakukan switching dan kliring, bahkan penyelenggara dompet elektronik dan transfer dana. BI mengatakan jika itu telah tertuang pada PBI 18/40/PBI/2016 mengenai Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan PBI 19/12/PBI/2017 mengenai Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Diketahui bahwa Otoritas Jasa Keuangan menyatakan jika aktivitas mengenai bitcoin dan alat tukar virtual lainnya mesti dapat dilaporkan dan diawasi sebab itu belum memiliki aturan main di Indonesia. Wimboh Santoso selaku Ketua Dewan Komisioner PJK mengatakan bahwa saat ini ia tengah mempelajarinya

Sementara itu, PT Bitcoin Indonesia nyatanya mendukung larangan BI agar tidak memaki mata uang virtual untuk dijadikan alat pembayaran. Oscar Darmawan selaku CEO Bitcoin Indonesia mengaku setuju dengan BI yang melarang digunakannya mata uang virtual sebagai alat pembayaran.

AGEN CAPSA | BANDARQ ONLINE| BANDAR Q

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *