Rezim Jokowi Takut Bongkar Panama Dan Paradise Papers

Rezim Jokowi Takut Bongkar Panama Dan Paradise Papers

Rezim Jokowi Takut Bongkar Panama Dan Paradise Papers

Liputan46 –  Rezim dari Joko Widodo dikatakan tidak mempunyai keberanian dalam membongkar adanya kasus penyelewengan pajak yang ada pada bocoran Panama Papers serta Paradise Papers. Nurkholis Hidayat selaku Analis Tax Justice Forum di Indonesia menyatakan bahwa advokasi oleh Tax Justice Network, menyatakan dimana tidak terdapat tindakan hukum yang serius dan telah dilakukan oleh pemerintahan Indonesia mengenai dugaan adanya penyelewengan pajak yang terdapat di Panama Papers serta Paradise Papers.

Ia berpendapat bahwa sampai saat ini belum ada penyidikan tentang hal itu. Tax Justice Network adalah sebuah jaringan global untuk bertugas mengawasi serta meneliti mengenai pajak pada tingkat internasional, namun berbasis di Inggris. Tahun 2016, Panama Papers dibuka oleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) mengenai cara pesohor dunia untuk menyimpan uang dalam surga pajak.

Belakangan Paradise Papers buka tanggal 6 November kemarin turut mengungkap cara dari perusahaan dan politikus, bahkan para pengusaha global menyimpan asetnya dalam sejumlah surga pajak. Nurkholis menyatakan jika para aparat penegak hukum yang ada di KPK, kepolisian Ditjen Pajak, atau kejaksaan tidak melakukan penyidikan mengenai pajak tersebut. Bukannya melakukan hal tersebut namun pemerintahan Jokowi menggunakan program berupa Pengampunan Pajak.

Ia memberi contoh seperti yang tengah terjadi di Inggris dimana pemerintah segera membentuk gugus kerja dalam lintas lembaga saat munculnya Panama Papers. Otoritas dari negara pun telah menyidik 22 orang untuk kasus itu. Berbeda dengan di Amerika, dilakukan penyelidikan terhadap 200 warga negara untuk skandal dari Panama Papers. Sama dengan Jerman maupun Kanada yang melakukan penegakan hukum mengenai kasus tersebut.

Dadang Trisasongko selaku Sekjen Transparency International Indonesia (TII) mengatakan bahwa pihak dari otoritas keuangan mestinya sadar akan kelemahan di sistem keuangan dimana mulai terungkapnya beberapa tokoh di Paradise Papers. TII menuturkan bahwa sistem keuangan seperti itu dapat membuat kesenjangan pendapatan menjadi cukup melebar.

Presiden Joko Widodo sendiri sudah menandatangani tentang Peraturan Presiden dimana mengatur mengenai transparansi untuk pengendali utama dalam perusahaan maupun Beneficial Ownership untuk memperbaiki tata kelola sektor yang ekstraktif. Hal tersebut dikatakan langsung oleh Yanuar Nugroho selaku Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan Program Prioritas Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

AGEN POKER | DOMINO QQ ONLINE | AGEN TERPERCAYA

Comments

comments

312 thoughts on “Rezim Jokowi Takut Bongkar Panama Dan Paradise Papers