Tolak Perppu Ormas, Yusril Minta Pemerintah Revisi UU

Tolak Perppu Ormas, Yusril Minta Pemerintah Revisi UU

Tolak Perppu Ormas, Yusril Minta Pemerintah Revisi UU

Liputan46 – Yusril Ihza Mahendra yang merupakan seorang pakar hukum tata negara telah meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat agar dapat membatalkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 mengenai Ormas menjadi UU. Ia berpendapat bahwa pemerintah cukup merevisi atas Undang-undang Ormas dalam cara agar menangani ormas yang secara hukum telah bertentangan dengan Pancasila.

Yusril ditemui saat Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Komisi II di Gedung DPR, Jakarta menyatakan bahwa lebih baik pemerintah segera Revisi UU. Yusril berpendapat bahwa Perppu Ormas tidak secara mendesak layaknya Perppu Nomor 1 Tahun 2002 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan sudah dikeluarkan ketika peristiwa Bom Bali.

Saat itu, Perppu Terorisme dibuat karena peristiwa Bom Bali pada KUHP cuma dianggap atas perkara biasa. Hal lainnya yang saat ini menjadi sebuah dasar dari penolakan Yusril yakni Perppu Ormas membuat pemerintah dapat dengan sepihak membubarkan segala ormas. Harusnya pembubaran Ormas dilakukan dengan mekanisme peradilan untuk tempat pembuktiannya.

Pada kesempatan tersebut Refly selaku pakar hukum tata negara menjelaskan bahwa Perppu Ormas bukan menjadi sebuah kebijakan yang sifatnya genting. Beberapa materi pada Perppu itu pun dinilai tidak rasional serta terkesan sudah menuduh satu pihak tertentu. Ia pun setuju bahwa penanganan kepada Ormas cuma perlu dilakukan melalui UU.

Nantinya aturan tersebut menjadi alternatif bila Perppu Ormas tidak diberi dukungan dari mayoritas fraksi pada parlemen. Adanya RUU itu, membuat pemerintah dapaty mengubah dan menghilangkan maupun menambahkan pasal atas solusi dalam menanggulangi Ormas yang dinilai tak sesuai dengan aturan. Perppu Ormas sudah direncanakan akan dibawa serta disahkan dalam rapat paripurna tanggal 24 Oktober mendatang.

Kini pihak dari DPR sedang proses merampungkan pembahasan dan memanggil beberapa ormas, pakar, maupun pihak pemerintah sebelum nantinya dapat diputuskan dalam rapat paripurna. Pemerintah sendiri melalui Wiranto selaku Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM sudah resmi mengeluarkan Perppu Ormas yang akan menggantikan UU Nomor 17 Tahun 2013 mengenai Ormas pada 10 Juli yang lalu.

AGEN CAPSA | BANDAR Q | BANDAR SAKONG | DOMINOQQ

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *