KPK Ingin JPU Tidak Satu Atap dengan Densus Tipikor

KPK Ingin JPU Tidak Satu Atap dengan Densus Tipikor

KPK Ingin JPU Tidak Satu Atap dengan Densus Tipikor

Liputan46 – Polri memiliki ide untuk menyatukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang ada pada Kejaksaan Agung dengan Densus Tipikor Polri kemudian dikatakan telah berbeda oleh Laode Muhammad Syarif selaku Wakil Ketua KPK. Ia menilai bahwa pilihan bahwa akan terpisah dapat mungkin untuk diterapkan daripada mesti disatukan. Pilihan yang ke-2 menuntut agar Kejagung dapat membentuk sebuah Satuan Tugas Khusus dalam menangani perkara korupsi dan akan dilimpahkan Densus Tipikor Polri serta tidak harus ada dalam satu atap.

Laode saat dijumpai di Gedung DPR, Jakarta meyakini bahwa pilihan ke-dua akan lebih visibel. Pilihan pertama untuk mempersatukan JPU dengan Densus Tipikor Polri ia nilai akan memerlukan UU tersendiri. Laode pun meminta agar Densus Tipikor dapat dibentuk karena sebuah kebijakan yang nantinya dapat bekerja berdasarkan KUHAP.

Acaranya juga tidak akan berubah karena memakai KUHAP. Sebenarnya itu adalah sebuah kebijakan karena Densus Tipikor tidak pernah mengambil porsi kerja dari KPK saat menangani kasus korupsi. Ia mengatakan bahwa Densus punya kewenangan dari Polri untuk melakukan penindakan atas seluruh pihak pelaku korupsi serta dengan nominal yang tidak terbatas.

Bila KPK harus disediakan penyelenggara negaranya kemdudian di atas Rp1 miliar. Bila Densus dapat melakukan semuanya saat ini. Walau berharap begitu, Laode menyatakan bahwa KPK akan mendapatkan seluruh keputusan dengan sistem kerja dari Densus Tipikor Polri. Ia pun akan mendukung, pernyataan dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian dengan tujuan akan dibentuknya satuan yang baru.

Smentara secara personal Laode menegaskan kurang puas atas pemberantasan korupsi dengan kurun waktu tiga tahun belakangan atau saat pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Ia menilai hingga saat ini dalam penanganan korupsi masih akan diserahkan untuk KPK. Harusnya seluruh instansi dapat bertanggungjawab untuk memberantas tindakan korupsi.

Laode pun turut mendesak pemerintah Indonesia beserta parlemen untuk membahas draft untuk regulasi perampasan aset dari hasil korupsi diamana akan direkomendasikan oleh UNCAC. Regulasi tersebut dinilai harus mendesak dibuat agar KPK bisa segera menyita aset dari para koruptor.

Ia pun meminta agar beberapa rekomendasi dari UNCAC dapat masuk ke dalam UU KUHP yang kini tengah dibahas pada parlemen. Rekomendasi tersebut di antaranya mengenai korupsi dalam sektor korporasi sampai perdagangan pengaruh.

AGEN CAPSA AGEN POKER BANDARQ TERPERCAYADOMINO QQ ONLINE

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *