Inpres Habibie Larang Istilah Pribumi, Anies Tak Paham Aturan

Inpres Habibie Larang Istilah Pribumi, Anies Tak Paham Aturan

Inpres Habibie Larang Istilah Pribumi, Anies Tak Paham Aturan

Liputan46 – Disebutkan bahwa istilah dari pribumi serta non pribumi yang dikatakan Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta dapat berdampak dalam perpecahan sosial serta politik. Walau penyebutan istilah pribumi tak akan memberikan dampak hukum, Anies yang merupakan pejabat publik harusnya dapat melek terhadap perkembangan zaman.

Asep Warlan Yusuf selaku Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan, Bandung menyatakan bahwa dalam hukum tidak bermasalah, karena tidak terdapat sanksi. Namun secara sosial hal tersebut disayangkan dan kurang update serta tidak bermanfaat. Asep menyatakan penyebutan dari istilah pribumi yang dikatakan Anies ketika berpidato pertama kalinya sebagai seorang Gubernur DKI di Balai Kota DKI Jakarta.

Anies pada pidatonya berjanji bahwa menghadirkan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Jakarta. Karena dulu semua pribumi ditindas serta dikalahkan, saat ini sudah merdeka, saatnya untuk menjadi tuan rumah pada negeri sendiri. Istilah pribumi telah dilarang melalui Instruksi Presiden No. 26 Tahun 1998 mengenai Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi serta Non Pribumi pada Semua Perumusan maupun untuk Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, dan Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, dan telah ditandatangani oleh BJ Habibie selaku Presiden RI ke-3.

Dalam sebuah poinnya, Inpres telah memerintahkan untuk seluruh Menteri maupun pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dan pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara juga Gubernur, dan Bupati/Walikota agar dapat Menghentikan adanya penggunaan mengenai pribumi serta non pribumi pada seluruh perumusan serta penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan program bahkan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan dalam pemerintahan.

Asep menegaskan bahwa Inpres sendiri tidak pernah mencantumkan sanksi bila terdapat pelanggaran dilakukan. Aturan tersebut hanya meminta agar para pejabat tak lagi menggunakan istilah dari pribumi serta non pribumi pada acara resmi atau tidak resmi dan juga pada dokumen-dokumen. Alasan mengapa pribumi dan non pribumi tidak digunakan karena secara sosial terdapat perberbedaan perlakuan serta kedudukan dari kemasyarakatan maupun pemerintahannya. Pada UUD 45 tertuang bahwa seluruh warga negara sudah sama kedudukannya pada hukum serta pemerintahan.

Kemudian penggunaan istilah itu juga tidak sesuai bila dilihat dari kondisi riil di masyarakat karena istilah pribumi dan non pribumi memperlihatkan pemisahan sosial pada zaman kolonial. Contohnya Eropa, Timur Asing (Cina), Bumiputra, Arab, India. Ia menganggap bahwa penggunaan atas pribumi dan non pribumi kemungkinan agar dapat menyinggung Gubernur DKI sebelumnya yang dianggap non pribumi.

BANDARQ ONLINE | BANDAR DOMINO | SAKONG ONLINE | DOMINO KIU

Comments

comments

One thought on “Inpres Habibie Larang Istilah Pribumi, Anies Tak Paham Aturan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *