Pemerintah Kaji Pembubaran Ormas Bertentangan Dengan Pancasila

Pemerintah Kaji Pembubaran Ormas Bertentangan Dengan Pancasila

Pemerintah Kaji Pembubaran Ormas Bertentangan Dengan Pancasila

Liputan46 – ┬áMeski tidak berbasis keagamaan namun ormas atau organisasi masyarakatan yang akan dibubarkan pemerintah antara lain dinilai memiliki gerakan yang lebih radikal. Bahkan, kegiatan ormas atau organisasi masyarakatan tersebut aktif berjalan di sejumlah daerah kata Azyumardi Azra menjelaskan kedapa wartawan liputan46.com atas pertanyaan wartawan media tersebut.

Cendekiawan Muslim, Azyumardi Azra mengatakan, pemerintah harus bergerak cepat untuk membubarkan ormas tersebut agar kegiatannya tidak menjalar ke daerah-daerah lainnya kata Azyumardi Azra.

Azyumardi Azra menuturkan kalau sudah ada di beberapa provinsi maka lah tersebut bisa dibilang lah yang serius kata Azyumardi Azra. Dan menutur Azyumardi Azra Pemerintah harus tegas dengan Keadaan seperti itu tidak bisa dibiarkan kata Azyumardi Azra di di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, pada hari Jumat 11 Agustus 2017.

Jika terus dibiarkan menurut Azyumardi Azra khawatir daerah lainnya yang akan juga menjadi ladang baru bagi ormas atau organisasi masyarakatan tersebut untuk menyebarkan bibit-bibit radikal yang baru lagi kata Azyumardi Azra memaparkan.

Yang sekarang ini sudah ada di beberapa provinsi dan kalau ini dibiarkan maka nantinya sebentar lagi akan ada di lebih banyak provinsi-provinsi yang menjadi tempat penyebaran bibit-bibit radikal dan Itu merupakan ancaman serius bagi NKRI, bukan hanya Pancasila kata Azyumardi Azra.

Rektor UIN Jakarta itu pun mendesak pemerintah agar segera melakukan langkah cepat untuk mencegah ideologi ormas atau organisasi masyarakatan anti-Pancasila menjalar lebih luas kata Azyumardi Azra.

Jadi jangan diproses hukum dulu, karena itu akan lama kata Azyumardi Azra menjelaskan. Jadi dibekukan dulu atau dibubarkan dulu. Setelah itu proses hukumnya bisa dilanjutkan. Mereka yang terkena itu bisa mengajukan atau membawa kasusnya ke pengadilan,kata Azyumardi Azra menjelaskan.

Dan menurut peneliti sosial dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Amin Mudzakkir menyatakan pendapat pemerintah akan sulit bergerak dengan cepat dalam mencegah berkembangnya ormas-ormas radikal tanpa Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi masyarakatan atau Ormas.

Amin memandang UU Ormas atau Organisasi masyarakatan yang ada sebelum penerbitan Ormas atau Organisasi masyarakatan , justru membuat pemerintah kesulitan untuk bergerak karena prosedur penertiban yang terlalu panjang.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *