Pemerintah Gagal Paham Dengan Terbitkan Perppu Ormas

Pemerintah Gagal Paham Dengan Terbitkan Perppu Ormas

Pemerintah Gagal Paham Dengan Terbitkan Perppu Ormas

Liputan46 – Direktur Imparsial, Al A’raf yang tergabung dalam Kaolisi Masyarakat Sipil Tanpa Perppu Ormas atau Organisasi Kemasyarakatan mengatakan, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau ormas lantaran Pemerintah gagal paham dua hal persoalan.

Misalnya ada orang yang ingin melakukan kekerasan tapi aparat penegakhukum ada disitu, pasti tidak kan terjadi kekerasan,?kata Al Araf saat diskusi Solusi Tanpa Perppu Ormas atau Organisasi Kemasyarakatan di Kantor LBH Jakarta, Jakarta Pusat, pada hari Minggu 13 Agustus 2017.

Al Araf menyebut Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan atau Menkopolhukam, adalah orang yang paling bertangung jawab atas dikeluarkannya Perppu ?kontroversial itu kata Al A’raf menjelaskan.

Pasalnya, Al Araf menganggap adanya Perppu Ormas atau Organisasi Kemasyarakatan karena kegagalan pemerintah, khususnya Pak Wiranto dalam memahami masalah ektrimisme dan radikalisme di Indonesia kata Al A’raf menjelaskan.

Kemudian, kegagalan dalam memahami tata hukum yang ada di Indonesia juga menjadi pemicu lainnya lahir Perppu tersebut .

Pertama, Pemerintah gagal memahami kewenangan yang dimiliki Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Kedua, Pemerintah juga gagal memahami bagaimana mengatasi persoalan ekstrimisme dan radikalisme yang salah satunya berujung pada tindakan intoleransi di dalam negeri.

Kami pandang, persoalan Perppu ormas atau Organisasi Kemasyarakatan diakibatkan karena kegagalan pemerintah dalam memahami secara utuh aturan hukum yang sudah berlaku dan masalah ekstrimisme, radikalisme,” yang ada di Indonesia, kata Al A’raf di Jakarta,pada hari Minggu 13 Agustus 2017.

Menurut Al A’raf jika Pemerintah paham akan dua persoalan tersebut secara mendalam, Perppu Ormas atau Organisasi Kemasyarakatan yang saat ini terus menuai pro dan kontra tidak akan pernah diterbitkan.

Perppu ormas atau Organisasi Kemasyarakatan tidak perlu keluar untuk mengatasi berbagai tindakan tadi. Itu kalau Pemerintah cukup dalam memahami ekstrimisme dan radikalisme serta aturannya secara lengkap kata Al A’raf.

Al A’raf pun menegaskan, terbitnya Perppu ormas atau Organisasi Kemasyarakatan. tersebut semakin memperumit kebinekaan dan intoleransi yang ada di Indonesia.

Jadi ini justru menjadi benih justifikasi menguatnya radikalisme. Karena negara dianggap subyektif. Itu membahayakan kondisi demokrasi di Indonesia. Pemerintah harus tanggung jawab Perppu ini kata Al A’raf menjelaskan.

Comments

comments

3 thoughts on “Pemerintah Gagal Paham Dengan Terbitkan Perppu Ormas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *