Pemerintah Diingatkan Potensi Ormas Radikal Mengacau Di Pilkada 2018

Pemerintah Diingatkan Potensi Ormas Radikal Mengacau Di Pilkada 2018

Pemerintah Diingatkan Potensi Ormas Radikal Mengacau Di Pilkada 2018

Liputan46 Р Cendekiawan muslim,Azyumardi Azra, mengingatkan Bapak Presiden Joko Widodo akan potensi kelompok atau organisasi kemasyarakatan atau ormas radikal atau intoleran berbuat gaduh pada Pilkada 2018 nanti kata Azyumardi Azra menjelaskan.

Ormas atau organisasi kemasyarakatan bisa ditunggangi atau menunggangi, menimbulkan kegaduhan, gangguan keamanan, itu potensinya terbuka, selalu ada,kata Azyumardi Azra menjelaskan kepada Liputan46.com,pada hari Minggu 12 Agustus 2017.

Azyumardi Azra pun mencontohkan bahwa gejala tersebut sudah terlihat ada di media sosial. Oleh karena itu, Bapak Presiden Joko Widodo dan pemerintahan diminta tegas melakukan pencegahan agar kekhawatiran tersebut tidak terjadi.

Gejalanya sudah ada kata pemerintah harus tegas. Harus kerja sama juga dengan ormas atau organisasi kemasyarakatan seperti NU, Muhammadiyah dan ormas diluar non keagaman lain. Itu yang perlu dibudayakan pemerintah kata Azyumardi Azra menjelaskan.

Sebelumnya Azyumardi Azra juga sepakat dengan wacana untuk pembubaran ormas atau organisasi kemasyarakatan yang akan kembali dilakukan oleh Pemerintah usai pembubarkan ormas atau organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI dibubarkan. Terlebih jika indikasinya sudah kuat untuk menentang Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945, maupun NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia kata Azyumardi Azra menjelaskan.

Menurut Azyumardi Azra, hal itu tidak bertentangan dengan demokrasi. Sebab, tugas Bapak Presiden Joko Widodo untuk menjaga pemerintah dan empat pilar kebangsaan kita tersebut kata Azyumardi Azra.

Azyumardi Azra juga mengatakan Bapak Presiden Joko widodo dan pemerintah harus cepat membubarkan ormas atau organisasi kemasyarakatan tersebut agar kegiatannya tidak menjalar ke daerah lain lagi kata Azyumardi Azra. Alasannya, jika terus dibiarkan, Azyumardi Azra khawatir daerah lainnya akan menjadi ladang baru bagi ormas atau organisasi kemasyarakatan tersebut untuk menyemaikan bibit radikal lagi kemasyarakatan kata Azyumardi Azra.

Dan berdasarkan Perppu Ormas atau organisasi kemasyarakatan, pembubaran ormas atau organisasi kemasyarakatan dapat dilakukan langsung oleh pemerintah. Ormas atau organisasi kemasyarakatan yang tidak puas kemudian punya kesempatan untuk mengajukan gugatan ke PTUN.

Sementara itu, sebagian pihak lainnya menilai perppu ini lebih demokratis dibadingkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang digantikan perppu tersebut.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *