PDI-P Punya Syarat Untuk Kader Yang Diusung Di Pilkada

PDI-P Punya Syarat Untuk Kader Yang Diusung Di Pilkada

PDI-P Punya Syarat Untuk Kader Yang Diusung Di Pilkada

Liputan46 – ┬áSekretaris Jenderal partai politik PDI-P atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa kaderisasi di internal partai politik yang berlambang banteng itu selalu menggunakan prinsip menjadikan Indonesia menjadi berdaulat, berdikari, dan berkepribadian kata Hasto Kristiyanto dan Prinsip-prinsip tersebut juga diterapkan dalam mencari sosok calon kepala daerah maupun pemimpin nasional yang akan diusung kata Sekretaris Jenderal partai politik PDI-P atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto menjelaskan kepada wartawan berita liputan46.com.

Menurut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan prinsip” tersebut menjadi aktual karena dalam waktu dekat akan dilaksanakan Pilkada Serentak 2018, dan partai politik PDI-P atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sudah membuka pendaftaran calon kepala daerah yang akan diusung kata Sekretaris Jenderal partai politik PDI-P atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Mensyaratkan kepemimpinan yang memberi arah masa depan bagi bangsa sehingga semakin berdaulat, berdikari, serta berkepribadian kata Hasto Kristiyanto dikutip dari keterangan tertulis saat menyampaikan kuliah umum Program Pascasarjana di Universitas Atma Jaya Yogyakarta,pada hari Sabtu 19 Agustus 2017.

Sekretaris Jenderal partai politik PDI-P atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto juga menegaskan kalau partai politk PDI-P atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan menempatkan kepentingan politiknya sebagai dorongan untuk meningkatkan sistem manajemen pemerintahan, sistem perekonomian, dan sistem sosial budaya kata Sekretaris Jenderal partai politik PDI-P atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto memaparkan.

Partai politik memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengikatkan seluruh kepentingan politiknya, yang tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 kata Hasto Kristiyanto.

Hasto Kristiyanto melanjutkan, kekuasaan politik harus bisa menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan harapan publik dalam perspektif politik, ekonomi, dan sosial kebudayaan kata Hasto Kristiyanto.

Dalam perspektif politik, kata Sekretaris Jenderal partai politik PDI-P atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto, harus berorientasi pada kebijakan yang memenuhi hak berserikat berkumpul, hak menyatakan pendapat, kebebasan menjalankan agama dan kepercayaannya dengan birokrasi yang bekerja tanpa diskriminasi, pengarusutamaan HAM atau Hak Asasi Manusia dan sistem pengelolaan pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel kata Sekretaris Jenderal partai politik PDI-P atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto menjelaskan.

Untuk perspektif ekonomi, Hasto Kristiyanto menyebut harus berorientasi pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga negara, kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan harga makanan pokok yang terjangkau kata Sekretaris Jenderal partai politik PDI-P atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Adapun perspektif sosial dan kebudayaan mencakup kebijakan yang didisain rasa aman dan ketentraman masyarakat, memajukan kesejahteraan umum yang diukur dari peningkatan pencapaian taraf kebudayaan masyarakat kata Sekretaris Jenderal partai politik PDI-P atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Sekretaris Jenderal partai politik PDI-P atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Perjuangan Hasto Kristiyanto menjelaskan, semua pekerjaan itu bisa diukur dari sejauh mana kebijakan publik mendorong sistem pemerintahan mampu memenangkan persaingan kata Sekretaris Jenderal partai politik PDI-P atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *