Perppu Ormas Diterbitkan, Gus Ipul: Kita Ikut Aturan

Perppu Ormas Diterbitkan, Gus Ipul Kita Ikut Aturan

Perppu Ormas Diterbitkan, Gus Ipul: Kita Ikut Aturan

Liputan46 – Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan Pemprov Jatim akan mengikuti ketentuan terkait ormas yang diatur dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 intinya kita harus mengikuti ketentuan dan aturan. Itu saja yang kita pegang. Harapan saya mudah-mudahan di lapangan semuanya bisa diselesaikan dengan dialog yang dikatakan Gus Ipul pada saat ditemui wartawan kami di gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, Jalan Indrapura, Surabaya, Jumat 14 Juli 2017.

Dijelaskan oleh Todung Mulya Lubis Advokat dan aktivis hak asasi manusia terkait dengan hal pembubaran suatu organisasi kemasyarakatan (Ormas) tetap harus dilakukan melalui putusan pengadilan. Penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas oleh pemerintah, menurut Todung, hanyalah penjabaran dari UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Pemprov Jatim, menurut Gus Ipul, ingin lebih dulu mengutamakan proses dialog. Pemprov juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti kepolisian, TNI, kejaksaan, dan forum pimpinan daerah (forpimda) terkait ormas-ormas.

capsadomino

Diterangkan Gus Ipul Jadi kita di daerah tinggal melaksanakan saja pelaksanaan di lapangan tentu kita mengedepankan Gus Ipul mencontohkan, bila ada ormas yang melanggar aturan karena bertentangan dengan Pancasila, mereka harus menaati aturan, yakni sanksi administratif, sebagaimana diatur Perppu Ormas, kita minta legowo. Kalau mau melakukan (perlawanan), ada jalur hukum dan lain-lain. Tapi tidak menggunakan cara-cara yang bisa memanaskan keadaan.

Perppu Ormas yang diteken Presiden Joko Widodo pada Senin, 10 Juli, lalu memperluas unsur larangan untuk ormas. Terkait dengan larangan yang lebih luas dari aturan sebelumnya itu di antaranya soal definisi paham yang bertentangan dengan Pancasila. Selain itu, menteri terkait yang mengeluarkan izin ormas punya kewenangan langsung membubarkan ormas anti-Pancasila tanpa jalur pengadilan akan tetapi untuk mencabut status badan hukum ormas anti-Pancasila, Menteri Hukum dan HAM hanya melewati dua sanksi administratif terkait dengan kedua sanksi awal itu adalah peringatan tertulis satu kali dalam jangka waktu 7 hari dan penghentian kegiatan.

Diterangkan Wiranto Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk menerbitkan Perppu 2/2017, yaitu aturan undang-undang yang tidak lagi memadai. Dijelaskan oleh Wiranto tiga pertimbangan pemerintah dalam penerbitan Perppu. Pertama, tindakan pemerintah sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 139/puuVII Tahun 2019. Kedua terkait aturan hukum yang belum memadai. Berdasarkan penilaian dari Wiranto perppu bisa diterbitkan untuk memberikan solusi agar tidak terjadi kekosongan hukum.

capsadomino

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *