Perppu 2/2017 Tak Menyasar Agama atau Ormas Tertentu

Perppu 2/2017 Tak Menyasar Agama atau Ormas Tertentu

Perppu 2/2017 Tak Menyasar Agama atau Ormas Tertentu

Liputan46 – Pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk menerbitkan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), penegasan itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) KTjahjo umolo dan dikatakan juga bahwa pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk menerbitkan Perppu, yaitu aturan undang-undang yang tidak lagi memadai, yang dikatakannya pada saat ditemui wartawan kami di Jakarta, Sabtu 15 Juli 2017.

Pertama, Tjahjo mengatakan, pemerintah setidaknya memiliki dasar yang kuat untuk menerbitkan perppu, yaitu aturan undang-undang yang tidak lagi memadai. Khususnya menyangkut soal sanksi dan kewenangan pemerintah dalam menindak ormas bermasalah.

capsadomino

Kedua, Ada 3 pertimbangan utama pemerintah dalam terbitkan perppu antara lain, tindakan pemerintah telah sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, karena keadaan mendesak untuk selesaikan masalah hukum secara cepat.

Ketiga, proses penyusunan melibatkan banyak pihak diantaranya pemerintah, ahli hukum, akademisi, para tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat. Makanya, ia membantah kalau proses penerbitan perppu ormas ini dinilai bersifat mendadak.

Keempat, perppu tidak hanya menyasar pada suatu agama maupun organisasi tertentu. Namun, tetap menekankan pada kewajiban negara dalam melindungi kedaulatannya berdasarkan Pancasila serta UUD 1945. Makanya, UU Ormas yang ada disempurnakan dengan perppu tersebut.

Kelima, Saat ini pemrintah sedang menyiapkan langkah-langkah konkret dalam melaksanakan perppu tersebut, tentunya dengan tidak mengedepankan kerepresifan (otoriter) seperti yang diisukan baru-baru ini. Kalaupun ada yang tak suka dengan perppu ini, boleh uji materi ke MK.

Keenam tim pemerintah yang dikomandoi Menkopolhukam telah bekerja dan mengumpulkan info terkait ormas melanggar. Bagi ormas (melanggar larangan), berbadan hukum maka akan dicabut SK-nya oleh Kemenkumham. Sedangkan yang tak berbadan hukum menjadi urusan Kemendagri.

Ketujuh, pemerintah juga tengah menyiapkan bahan untuk disampaikan kepada DPR. Selesai masa reses DPR RI Perppu Ormas ini akan dimintakan persetujuannya. Kalau DPR setuju maka Perppu akan disahkan sebagai UU. Bila sebaliknya, maka UU lama akan tetap berlaku.

capsadomino

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *