HTI Resmi Dibubarkan Oleh Pemerintah

HTI Resmi Dibubarkan Oleh Pemerintah

HTI Resmi Dibubarkan Oleh Pemerintah

Liputan46 – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM mencabut status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI). Dengan demikian, HTI resmi dibubarkan pemerintah. Pencabutan dilakukan sebagai tindaklanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Dijelaskan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Freddy Harris dengan mengacu pada ketentuan Perppu tersebut terhadap status badan hukum HTI dicabut dikatakan Freddy Harris pada saat ditemui oleh wartawan Liputan46.com dalam jumpa pers di gedung Kemenkumham, Jakarta, Rabu 19 Juli 2017.

capsadomino

Diterangkan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Freddy Harris terkait dengan pencabutan status badan hukum itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI dan Freddy Harris juga mengatakan Kemenkumham memiliki kewenangan legal administratif dalam aturan pengesahan perkumpulan atau kemasyarakatan (ormas) dan selain itu Kemenkumham juga berwenang mencabut akan status tersebut dan yang khususnya yang berseberangan dengan ideologi dan hukum negara di Indonesia, dengan adanya pencabutakn SK Badan Hukum HTI maka Ormas tersebut dinyatakan bubar sesuai dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 80A

Dilanjutkan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Freddy Harris mengatakan pemerintah sebelumnya menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, Perppu ini dibuat setelah pemerintah mengumumkan upaya pembubaran ormas HTI yang dianggap anti-Pancasila. Dalam jumpa pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin 8 Mei 2017, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, upaya pembubaran HTI telah melalui satu proses pengkajian yang panjang.

Wiranto menjelaskan tentang 3 alasan pemerintah membubarkan HTI, yang pertama adalah sebagai ormas berbadan hukum HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan Nasional dan untuk yang kedua kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuta telah bertentangan dnegan tujuan,azas yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas dan yang ketiga adalah aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan NKRI.

capsadomino

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *