HTI Diperbolehkan Gugat Perppu Ormas ke MK

HTI Diperbolehkan Gugat Perppu Ormas ke MK

HTI Diperbolehkan Gugat Perppu Ormas ke MK

Liputan46 Istana buka suara terkait rencana Hizbut Tahrir Indonesia mengajukan judicial review atas Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Oganisasi Kemasyarakatan. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan bahwa Istana sangat menghormati langkah HTI tersebut dikarenakan hak konstitusional bisa dilakukan oleh siapapun yang dikatakan beliau pada saat ditemui wartawan Liputan46.com di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat 14 Juli 2017.

Mewakili pihak Istana Pramono Anung mengatakan yakin akan isi dalam Perppu tersebut bukan hanya diproses di jajaran pemerintah saja akan tetapi melainkan dengan lembaga lain salah satunya Mahkamah Konstitusi (MK), selain itu pemerintah meyakini bahwa langkah yang diambil sudah ckup hati-hati dan cermat dikarenakan proses pembuatan Perppu melibatkan seluruh stakeholder tentunya juga berkonsultasi dengan Makhamah Konstitusi (MK).

Pada saat akhir sesi kualifikasi Marc Marquez merebut pole sementara Maverick Vinales bakal start dari posisi 11 saat balapan berlangsung pada hari Minggu.

capsadomino

Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan sejumlah ormas lainnya segera mengajukan uji materi Peraturan Pemerintah (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Terkait dengna hal tersebut, Ormas Hizbut Tahrir dan beberapa ormas segera ajukan uji materil Perppu perubahan UU Ormas ke MK,” kata Yusril Ihza Mahendra, kuasa hukum HTI di Jakarta. Menanggapi hal tersebut, pihak Istana Kepresidenan menilai gugatan HTI ke MK adalah hak setiap warga negara yang harus dihormati Rabu 12 Juli 2017.

Diterangkan Pramono Anung juga optimis dengan permohonan uji materi Perppu oleh HTI tersebut berbuah kemenangan bagi pihak pemerintah, selain itu seperti yang telah diberitakan Kuasa Hukum HTI Yusril Ihza Mahendra akan mengajukan judicial review atau gugatan uji materil atas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Ormas. Berdasarkan penilaian Yusril Ihza Mahendra gugatannya bertujuan untuk membatalakan pasal-pasal yang mengatur kewenangan pemerintah dalam mencabut status badan hukum dan membubarkan ormas, kami akan menyampaikan gugatan ke Makhamah Konstitusi (MK) pada hari Senin mendatang untuk memnbatalkan pasal-pasal terkait dengan kewenangan absolut pemerintah untuk memeberikan sanksi kepada ormas dan tidak hanya secara administratif tapi juga mencabut status badan hukum dan pembubaran dikatakan Yusril Ihza Mahendra saat memberikan keterangan pers di kantor HTI, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu 12 Juli 2017.

Pada saat akhir sesi kualifikasi Marc Marquez merebut pole sementara Maverick Vinales bakal start dari posisi 11 saat balapan berlangsung pada hari Minggu.

capsadomino

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *