Menurut ICW Pembentukan Hak Angket Bertujuan Lemahkan KPK

Menurut ICW Pembentukan Hak Angket Bertujuan Lemahkan KPK

Menurut ICW Pembentukan Hak Angket Bertujuan Lemahkan KPK

LIPUTAN46.COM – Dikatakan oleh Almas Sjafrina peneliti dari Indonesia Corruption Watch ( ICW), bahwa pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sarat dengan konflik kepentingan.

Menurut Almas, pembentukan pansus hak angket terindikasi ingin melemahkan upaya pemberantasan korupsi melalui revisi UU KPK. Sebab, sebagian besar anggota pansus tercatat sebagai sosok yang gencar mengusulkan revisi UU KPK.

capsadomino

“Ada nama-nama anggota pansus yang gencar mengusulkan revisi UU KPK. Mayoritas panitia angket adalah pihak yang selama ini diketahui merupakan pengusul dan pendukung revisi UU KPK,” ujar Almas saat memberikan keterangan pers di kantor Indonesia Corruption Watch ( ICW), Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (11/6/2017).

Dikatakan oleh Agus Rahardjo Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) bahwa, pihaknya berencana akan meminta tafsir kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) ihwal keabsahan hak angket DPR terhadap KPK.

Sebab, menurut Agus, ada dua hal yang patut dipertanyakan terkait pembentukan pansus hak angket terhadap KPK. Yakni, terkait penyelenggara negara dan proses pembentukan hak angket di rapat paripurna.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) pasal 79, hak angket hanya bisa ditujukan kepada lembaga eksekutif sedangkan KPK tak termasuk lembaga eksekutif.

Almas menuturkan, dari total 23 anggota pansus, 15 orang di antaranya menyetujui revisi UU KPK, antara lain Masinton Pasaribu, Risa Mariska, Arteria Dahlan, Dossy Iskandar, Junimart Girsang, Desmond Mahesa, Supratman Andi agtas, Mulfachri Harahap, Bambang Soesatyo, dan Taufiqulhadi.

Selain itu, juga dikatakan oleh Almas bahwa, dua dari tujuh fraksi panitia angket, yakni PDI-P dan Golkar, secara jelas disebut menerima aliran dana korupsi proyek E-KTP yang tengah ditangani KPK.

Di sisi lain, secara individu, ketua pansus angket Agun Gunandjar Sudarsa dari Partai Golkar disebut oleh Nazaruddin menerima aliran dana korupsi E-KTP. Bahkan anggota dari DPR asal dapil Jawa Barat ini juga telah diperiksa sebagai saksi oleh KPK.

“Itu semua mengindikasikan adanya upaya mendelegitimasi atau melemahkan KPK. Patut dicurigai juga penyelidikan DPR ditujukan mengintervensi penanganan kasus E-KTP,” ucapnya.

capsadomino

Comments

comments

2,252 thoughts on “Menurut ICW Pembentukan Hak Angket Bertujuan Lemahkan KPK