“KPK Harus Dapat Dukungan Dari Gerakan Sosial”

KPK Harus Dapat Dukungan Dari Gerakan Sosial

“KPK Harus Dapat Dukungan Dari Gerakan Sosial”

LIPUTAN46.COM – Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Arie Sudjito, menilai bahwa salah satu kekuatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah dukungan publik.

Gerakan sosial dinilai mampu melindungi KPK dari upaya pelemahan.

Sebagaimana telah diketahui bersama, sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Arie Sudjito menilai bahwa salah satu kekuatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ialah dukungan publik yang mampu melindungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari upaya pelemahan.

capsadomino

“KPK harus ditopang gerakan sosial. Kalau tidak dipilari social movement, selamanya KPK akan menghadapi goncangan,” ungkap Arie Sudjito dalam diskusi publik di Menteng, Jakarta Pusat pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017.

Menurut Arie Sudjito, saat ini korupsi di Indonesia baru dipandang sebagai pelanggaran hukum biasa, padahal korupsi di Indonesia merupakan ancaman dalam berdemokrasi dan berkebangsaan.

“Karena pemberantasan korupsi adalah bagian demokrasi, maka masyarakat bisa jadi bagian yang memperkuat KPK,” ungkap Arie Sudjito.

Dalam beberapa waktu terakhir, mulai dari aktivis antikorupsi, seniman hingga budayawan menggelar aksi untuk menolak hak angket yang digulirkan DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kelompok masyarakat sipil menilai bahwa pengguliran hak angket oleh DPR adalah bentuk perlawanan untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi e-KTP yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dimana banyak anggota DPR yang disebut menerima aliran dana proyek tersebut.

Menurut Arie, saat ini korupsi di Indonesia baru dipandang sebagai pelanggaran hukum biasa.

Padahal, menurut Arie, korupsi di Indonesia adalah ancaman dalam berdemokrasi dan berkebangsaan.

“Karena pemberantasan korupsi adalah bagian demokrasi, maka masyarakat bisa jadi bagian yang memperkuat KPK,” kata Arie.

Dalam beberapa waktu terakhir, aktivis antikorupsi, seniman hingga budayawan menggelar aksi untuk menyatakan diri menolak hak angket yang digulirkan DPR terhadap KPK.

Kelompok masyarakat sipil menilai pengguliran hak angket oleh DPR adalah bentuk peralwanan untuk melemahkan KPK.

Penggunaan hak angket dianggap terkait kasus korupsi e-KTP yang tengah ditangani KPK. Banyak anggota DPR yang disebut menerima aliran dana proyek tersebut.

capsadomino

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *